 Pengunjung | : 10 |
 Total pengunjung | : 8524 |
| Hits hari ini | : 27 |
| Total Hits | : 32337 |
 Online | : 6 |
» Profil
LATAR BELAKANG PENDIRIAN ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA
Perencanaan Dipertanyakan
Banyak pertanyaan sangat mendasar yang sampai sekarang masih bisa diajukan tentang eksistensi profesi, dan dengan demikian juga, pendidikan perencanaan, terutama di Indonesia di tengah-tengah berbagai krisis yang melandanya. Bahkan, sejak puluhan tahun yang lalu pun pernah pekerjaan perencanaan digugat oleh Wildavsky (1973), seorang ahli kebijakan publik: "If planning is everything, maybe it is nothing." Mungkin perencanaan yang ada di mana-mana itu sebenarnya bukan apa-apa atau tidak ada artinya?. Di Indonesia, pertanyaan itu masih menggema di dalam kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Manakala rencana-rencana tataruang hanya menghiasi rak buku; manakala rencana pembangunan dari "bawah" ditindas oleh kepentingan-kepentingan sektoral dari "atas" (pada masa orde baru); manakala fikiran-fikiran preskriptif untuk pengatasan masalah lokal terbentur pada ketiadaan dana dan kemampuan (pada era reformasi ini); manakala masyarakat terhuyung-huyung karena tiadanya ketegakan hukum; manakala hukum itu sendiri belum dilengkapi dengan alat-alat yang cukup untuk mengendalikan rupa pembangunan yang dilakukan berbagai pihak; dan seterusnya. Pasti, bagi para pemikir perencanaan (para ahli, peneliti, pendidik), perencanaan merupakan tindakan yang mutlak diperlukan dan eksistensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun apakah masyarakat telah dapat sepenuhnya menerima perencanaan sebagai bagian kehidupannya?; apakah lembaga-lembaga yang mengandung "perencanaan" di dalam konstitusinya telah melakukan perencanaan sebagaimana mestinya?; apakah hasil perencanaan itu sendiri telah berhasil memakmurkan bangsa kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggedor eksistensi perencanaan, menggugat ketiadaan peran perencanaan dalam kehidupan sesehari masyarakat, mengekspose kemiskinan kapasitas masyarakat kita secara keseluruhan dalam pembuatan rencana dan pelaksanaannya.
Peran Pendidikan Perencanaan Dipertanyakan
Ironinya adalah: sekolah perencanaan malah berkembang akhir-akhir ini. Perkembangan ini menunjukkan adanya permintaan di masyarakat akan keahlian dalam bidang perencanaan, betapapun posisi dan peran perencanaan dalam kehidupan masyarakat masih dapat dipertanyakan, masih ambigu. Mengapa begitu? Apakah karena bagaimanapun juga perencanaan sudah dimengerti sebagai suatu hal yang diperlukan, meski peran aktualnya masih harus dibuat lebih konkrit dan lebih terstruktur atau sistimatik? Apakah karena bidang studi perencanaan toh menawarkan pada para alumninya potensi dan kesempatan untuk meraih pekerjaan-pekerjaan yang bermakna ekonomik pribadi belaka, apapun pekerjaan itu? Apakah memang permintaan "pasar" untuk pendidikan perencanaan dapat dipahami secara rasional? Apakah peran-peran yang dilakukan oleh alumni pendidikan perencanaan dalam masyarakat mampu untuk meningkatkan status kemajuan (state of the art) perencanaan sebagai suatu bidang karya utama dalam kehidupan bangsa?
Studi tentang Pendidikan Perencanaan
Pertanyaan-pertanyaan di atas telah dicoba dipergumulkan dalam suatu studi tentang pendidikan perencanaan di Indonesia yang dilakukan oleh tiga program studi perencanaan di ITB, UGM, dan UNHAS, didukung oleh proyek GTZ-PMPW, dengan tema Needs Assessment Study for Schools of Planning (NAS-SOP). Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidak dapat diberikan secara lugas dalam studi yang masih jauh dari sempurna itu. Barangkali memang tidak bakal ada suatu upaya tunggal yang dapat menjawab masalah-masalah tersebut. Bahkan studi tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang masih perlu dibahas dalam perdebatan yang bakal nyaris tanpa akhir. Karakter pengetahuan perencanaan yang memiliki akar dalam berbagai bidang ilmu sosial dan keteknikan mewarnai kompleksitas diskursus perencanaan. Banyaknya ragam peserta atau pemegang kepentingan yang harus terlibat dalam diskursus membatasi kemampuan untuk mencari jawaban masalah tersebut secara segera dan tuntas. Oleh karena itu disadari perlunya suatu upaya yang terus-menerus dan intens untuk selalu mencari jawaban di sela-sela masyarakat kita yang sedang mengalami kondisi teraduk (state of flux) dewasa ini.
ASPI
Salah satu kesimpulan studi NAS-SOP yang sangat penting adalah perlunya pengumpulan sumber daya program-program pendidikan perencanaan sebagai wahana bagi diskursus dan upaya pengembangan pemikiran dan praktek perencanaan, termasuk pendidikan perencanaan. Di samping itu diperlukan pula suatu upaya yang meluas untuk "memproklamasikan," atau lebih tepat "menyatakan diri lagi," profesi dan pendidikan perencanaan sebagai suatu disiplin yang spesifik dan sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan dan pembangunan bangsa kita. Dalam presentasi hasil studi NAS-SOP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2000 di hotel Century Atlit, Senayan, Jakarta, telah disepakati oleh 7 program pendidikan perencanaan tingkat S2 di perguruan tinggi negeri, yaitu di ITB, UGM, UNHAS, IPB, UNAND, USU, dan UNDIP untuk mendirikan suatu asosiasi sekolah-sekolah perencanaan yang dinamai ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia).
Jadi, ASPI didirikan di dalam konteks agenda eksistensial bidang "ilmu" perencanaan di Indonesia. Asosiasi ini ingin mengumpulkan sumber-sumber daya di berbagai program pendidikan di Indonesia agar status kemajuan perencanaan di Indonesia dapat didorong ke depan, menuju pada makin konkritnya peran perencanaan di dalam kehidupan bangsa ini. Kedalam, asosiasi ini ingin mengupayakan adanya diskursus yang merangsang pengembangan pikiran-pikiran di antara para pendidik, peneliti, praktisi maupun mahasiswa perencanaan agar, sebagai suatu disiplin ilmu, perencanaan dapat menemukan jatidiri yang lebih utuh dan kukuh. Keluar, asosiasi ini ingin menjadi suatu "kekuatan" intelektual yang memberikan pengaruh dalam pembentukan sistem dan pranata publik dan hukum untuk mewadahi perencanaan yang lebih efektif memecahkan masalah-masalah pembangunan di tingkat lokal sampai nasional.
Untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut barangkali agenda internal ASPI akan berkisar pada pengadaan pertemuan-pertemuan ilmiah antar sekolah dan pendidik/peneliti perencanaan, pengembangan/penyempurnaan kurikulum, akreditasi antar sekolah, penelitian-penelitian tentang status kemajuan perencanaan di Indonesia, dan sebagainya. Sedang agenda eksternal yang mungkin diupayakan antara lain adalah memperjuangkan otorita pengembangan bidang pada pengelola pendidikan nasional, kerjasama dengan organisasi profesi perencanaan di dalam dan di luar negeri, kontak dan kerjasama dengan lembaga-lembaga publik maupun masyarakat yang bersubstansi perencanaan, dan sebagainya.
ASPI tidak bakal bisa berdiri dan tetap eksis tanpa dukungan dan keikutsertaan dari sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Untuk itu diperlukan kesamaan pandangan terhadap kondisi-kondisi adversarial yang dihadapi secara bersama-sama, yang kemudian akan mengemukakan kebutuhan untuk perjuangan dan pekerjaan bersama. Pertemuan Kongres Pertama ASPI di Semarang, yang sekaligus mencanangkan berdirinya ASPI, tentu bertujuan terutama untuk meratakan lapangan main, menyamakan cara pandang dan sikap terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama.
Sumber: Cuplikan tulisan Leksono Subanu (MPKD-UGM), pada mailinglist ASPI, sebagai kegiatan persiapan Kongres I ASPI, di Semarang, 2001
CATATAN TERCECER
SEMANGAT KERJASAMA ANTAR-SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA
PENDAHULUAN
Melalui arsip undangan dan daftar hadir serta daftar acara yang tersimpan di Jurusan Teknik Planologi ITB dicoba untuk direkonstruksi bentukan kerjasama yang pernah dan masih berlangsung antar Jurusan Planologi atau kemudian berkembang menjadi Program Studi (Prodi)Perencanaan Wilayah dan Kota dari berbagai Sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) Indonesia.
Tinjauan ke belakang ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak dan individu yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan perencanaan wilayah dan kota dan program studi yang terkait, dan juga kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan atas pendidikan perencanaan di Indonesia. Bentuk manfaat bisa berupa introspeksi dan mawas diri tentang kemampuan dan keterbatasan dalam bekerja sama mengingat Indonesia secara geografis terbentang sedemikian luas sehingga jarak bisa merupakan salah satu kendala. Walaupun pada sisi lain terlihat bahwa semangat kerjasama itu tetap ada dan besar. Hal itu bisa berupa kesediaan untuk hadir atau pun perhatian berupa jawaban seandainya absen.
Pemahaman atas keterbatasan dan kemampuan ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebutuhan dukungan dari pihak luar atau yang membuat kebijakan yang dinilai perlu bagi pengembangan pendidikan perencanaan di Indonesia.
KERJASAMA DALAM URUTAN WAKTU
Sebelum Kesepakatan Bersama, Pertemuan Informal Ketua-Ketua Jurusan Planologi ITB pada perioda-perioda sebelum Kesepakatan Bersama pembentukan forum komunikasi secara terjadwal menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan para wakil PT, yaitu Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang memiliki Jurusan Planologi.
Bentuk pertemuan, dalam ingatan kolektif beberapa staf Planologi ITB, berupa tumpengan di Ruang Pertemuan/ Rapat Jurusan. Bahan pembicaraan yang selalu muncul adalah tentang ujian negara, yang memang diselenggarakan pada tiap semester. Tetapi, pada setiap pertemuan selalui disisipkan bahan diskusi lain. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi staf yang tidak terkait dengan masalah ujian negara. Pembicara tamu sering diundang, terutama untuk memberikan pandangan tentang praktek perencanaan yang berpengaruh terhadap pendidikan.
Kesepakatan Bersama, 7 Nopember 1987 di ITB Dalam pertemuan rutin antara dosen-dosen PL-ITB dengan beberapa wakil Jurusan Planologi dari PTS di ITB pada tanggal 7 bulan Nopember tahun 1987 tercapai kesepakatan untuk lebih memformalkan bentuk pertemuan antar-Jurusan itu ke dalam suatu Forum. Pada waktu tersebut, wakil-wakil PT/ Prodi Planologi/ Perencanaan yang hadir sepakat membentuk Forum Komunikasi antar Jurusan Planologi PTS dan Jurusan Teknik Planologi ITB. Penanda-tangan kesepakatan itu adalah 6 orang/ PT, yaitu ITB (Bambang Bintoro), UNISBA (Norma Nugroho), U.Pakuan (Soedarto S.), ITI (Tb. M. Rais), U.Krisnadwipayana (Didi Rasidi), ITN Malang (Raphael Sotang). Dalam perkembangan selanjutnya Forum Komunikasi ini disebut sebagai Forum Nasional Pendidikan Planologi (FNPP) sehubungan dengan berdirinya beberapa program studi (Prodi) planologi di universitas/ institut di berbagai daerah di luar Jawa.
Pertemuan Bergilir Dengan pembuatan Forum tersebut di atas, maka kegiatan kerjasama dan interaksi antar Prodi yang berupa pertemuan-pertemuan atau seminar untuk membahas masalah-masalah pendidikan dan praktek perencanaan disepakati untuk diupayakan secara bergiliran antar PT.
Dalam prakteknya, menurut arsip undangan yang ada di kampus, frekuensi pertemuan di Bandung dan terutama di ITB sangat menonjol. Usaha untuk mengadakan pertemuan keluar dari Bandung sangat terbatas. Oleh karena itu, ditayangkan di bawah ini suatu moment pertemuan yang terjadi di Semarang di mana UNDIP berlaku sebagai tuan rumah: Pertemuan Agustus 1993, di UNDIP-Semarang. Pihak ITB mengusulkan pembicara Djoko Sujarto, Tommy Firman dan Mochtarram Karjoedi. Tema bahasan adalah "Evaluasi dan Perkembangan Pendidikan Planologi di Indonesia", dan waktu pertemuan diusulkan pada bulan Agustus 1993 Usaha Perluasan Forum ke Program Studi S-2: 5 Nopember 1994 Di tengah perioda pelatihan "Participatory Methods in Social Research and Development Planning" di ITB yang disponsori oleh PMPW-GTZ dan dengan peserta dari perwakilan sekolah anggota Forum dan wakil-wakil dari prodi S-2 Perencanaan, seperti IPB, USU, Andalas, UGM dan UNHAS, pada tanggal 5 Nopember 1994 pihak ITB mengajak kepada Prodi S-2 Perencanaan untuk bergabung dengan FNPP. Pembicaraan usaha perluasan Forum dihadiri oleh wakil-wakil dari UNHAS dan Andalas. Diskusi Kurikulum Nasional, 26 Juni 1995 di ITB
Pada tahun 1995, Konsorsium Teknologi dari DIKTI meminta kepada Jurusan-jurusan PTN untuk mempersiapkan rancangan Kurikulum Nasional untuk masing-masing program pendidikan yang diselenggarakannya. Menanggapi hal itu, pihak PL-ITB kemudian membuat undangan kepada anggota FNPP. Hadir dalam kesempatan diskusi dan pembuatan keputusan tentang rancangan Kurikulum Nasional untuk Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota adalah 11 Jurusan/ PT, yaitu sebagai berikut: ITB, U.Pakuan (Bogor), UNDIP (Semarang), ITENAS (Bandung), U.Pasundan (Bandung), ITN-Malang, U.Bung Hatta (Padang), UNISBA (Bandung), ITI (Jakarta), Ukrisnadwipayana (Jakarta), Uwinaya Mukti (Bandung). Universitas 45 (Makassar) mengirim surat menyatakan tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Keberlakuan Kurikulum Nasional yang menjadi Surat Keputusan Menteri pada tahun 1996 mengubah nama FNPP menjadi Forum Nasional Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota (FNP-PWK).
Ragam Bentuk Kerjasama, Jenuh Ujian Negara Bahan diskusi yang sering terjadi antara PL-ITB dengan Jurusan PL- PTS yang berada di DKI (Kopertis III) dan Jawa Barat (Kopertis IV) adalah terkait dengan ujian negara. Hal ini tentu saja tidak menarik bagi PTN seperti UNDIP yang tidak memerlukan ujian negara. Hal yang demikian juga berlaku bagi PTS lain yang berada di luar kedua Kopertis tersebut. Ujian negara PTS lain tersebut mengacu kepada PTN yang berada dalam satu propinsi yang sama, tidak perduli apakah PTN-nya memiliki Jurusan Planologi atau tidak Kebutuhan komunikasi dari PL-PTS di luar Jawa Barat dan DKI dengan PL-ITB dipenuhi dalam bentuk kerjasama berupa dosen tamu, pengiriman mahasiswa ke laboratorium, kunjungan perpustakaan, dll.. Keragaman kerjasama tersebut berjalan seiring dengan usaha dari FNPP untuk tidak hanya membatasi bahan diskusi dengan masalah ujian negara, tetapi dengan membicarakan silabus dan kurikulum. Kurikulum Nasional, untuk S-1, berjumlah 97 sks. Hal ini memberikan ruang bagi setiap Jurusan/ Prodi untuk mengembangkan diri dalam mengisi jumlah sisa sks menjadi 144.
Usaha Pemformalan Forum Pada kesempatan pertemuan FNP-PWK tahun 1996 di ITENAS Bandung, pihak ITB mengajak peserta yang hadir untuk menjadikan Forum tersebut menjadi lebih formal, yaitu berupa asosiasi. Hal inidiulang lagi pada tahun berikutnya pada kesempatan pertemuan di UNISBA, 2 Desember 1997. Pihak ITB pada waktu itu menyatakan kesediaannya untuk membantu dan mendukung adanya "endowment funds"bagi terselenggaranya pertemuan rutin tahunan dalam bentuk seminar yang membahas pengembangan pendidikan perencanaan. Sebagai imbalannya, karena berupa bentuk asosiasi, maka setiap anggota diwajibkan membayar iuran tahunan. Pada waktu itu, ajakan ITB ditolak oleh peserta lain. Forum (komunikasi) dinilai masih memadai sebagai wadah interaksi antar-Jurusan/ Prodi Perencanaan. Dugaan atas penolakan tersebut dapat dikembangkan kepada dua hal. Pertama, kalau ada iurang tahunan, maka tentunya merupakan kesulitan bagi pimpinan Jurusan PTS untuk mencarikan dananya. Bukan merupakan kelaziman bagi PTS untuk memberikan dana bagi suatu jurusan berasosiasi. Kedua, dosen PTS secara umum dibayar berkat prestasi tertentu, misal mengajar sekian sks, dstnya. Keterlibatan dalam asosiasi bagi PTS bisa saja bukan merupakan prestasi. Dengan asosiasi, Jurusan/ Prodi dan tentunya pimpinannya, menjadi lebih terikat. Sedangkan partisipasi dalam kegiatan asosiasi belum tentu mendapat dukungan dari PTS. Usaha pemformalan menjadi tidak berjalan. Sedangkan pihak yang tidak terkait dengan ujian negara sudah menyatakan kekurang-minatannya pada forum dalam bentuk kehadiran yang berkurang dalam pertemuan-pertemuan.
Pada sisi lain, kehadiran dan peran Badan Akreditasi Nasional berpengaruh terhadap nilai perlunya pertemuan yang terkait dengan ujian negara. Kerjasama PMPW-GTZ Pada kurun waktu tersebut di atas PL-ITB terlibat kerjasama dengan GTZ berupa Pengembangan Program Magister Pengembangan Wilayah (PMPW). Fokus kegiatan adalah pengembangan program magister dengan kekhususan adalah pengembangan wilayah (regional development/ district planning). S-2 yang sudah berjalan di bidang perencanaan (wilayah/ kota) dimiliki oleh beberapa PTN, seperti USU, U.Andalas, IPB, ITB, UGM, UNHAS. Dengan menilai bahwa kesempatan kerjasama tersebut selayaknya dimanfaatkan juga dengan pihak lain yang terkait dengan pendidikan perencanaan, maka seperti sudah disebutkan di atas, bahwa ada kesempatan seperti pelatihan di mana ITB mengajak PTS anggota Forum. Selain itu, ITB mengusulkan kepada GTZ untuk melibatkan UNDIP yang baru memiliki Prodi S-1. Pada perkembangan selanjutnya, usulan tersebut juga ditambahi mencakup UNIBRAW (Malang).
Diharapkan bahwa cita-cita pembentukan asosiasi sekolah perencanaan lebih mudah terujud dengan keterlibatan Jurusan/ Prodi dalam lingkup PTN. Dukungan PTN masing-masing dan pemerintah diharapkan dapat lebih mudah diterima untuk menjalankan roda asosiasi. Selanjutnya, keterlibatan PTS dengan sendirinya akan berlangsung secara alamiah sesuai dengan kemampuan masing-masing Kerjasama dengan PMPW-GTZ inilah yang mendorong lahirnya deklarasi ASPI di Jakarta pada bulan Maret 2000.
Jadi, sudah berumur setahun deklarasi tersebut. Bahwa kemudian Forum tidak segera dihubungkan dengan usaha pembentukan asosiasi sejak awal, hal ini merupakan catatan tersendiri yang bisa disampaikan oleh mereka yang terlibat secara mendalam dengan proses deklarasi ASPI tersebut. Kita bersama mestinya sudah terkirimi rancangan-rancangan anggaran dasar tentang asosiasi. Sudah selayaknya memberikan tanggapan dan ikut serta menyatakan pendapat. Keputusan bersama nantinya yang akan diacu untuk keberlangsungan kerjasama antar-Jurusan/ Prodi Perencanaan (Wilayah dan Kota).
LATAR BELAKANG PENDIRIAN ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA
Perencanaan Dipertanyakan
Banyak pertanyaan sangat mendasar yang sampai sekarang masih bisa diajukan tentang eksistensi profesi, dan dengan demikian juga, pendidikan perencanaan, terutama di Indonesia di tengah-tengah berbagai krisis yang melandanya. Bahkan, sejak puluhan tahun yang lalu pun pernah pekerjaan perencanaan digugat oleh Wildavsky (1973), seorang ahli kebijakan publik: "If planning is everything, maybe it is nothing." Mungkin perencanaan yang ada di mana-mana itu sebenarnya bukan apa-apa atau tidak ada artinya?. Di Indonesia, pertanyaan itu masih menggema di dalam kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Manakala rencana-rencana tataruang hanya menghiasi rak buku; manakala rencana pembangunan dari "bawah" ditindas oleh kepentingan-kepentingan sektoral dari "atas" (pada masa orde baru); manakala fikiran-fikiran preskriptif untuk pengatasan masalah lokal terbentur pada ketiadaan dana dan kemampuan (pada era reformasi ini); manakala masyarakat terhuyung-huyung karena tiadanya ketegakan hukum; manakala hukum itu sendiri belum dilengkapi dengan alat-alat yang cukup untuk mengendalikan rupa pembangunan yang dilakukan berbagai pihak; dan seterusnya. Pasti, bagi para pemikir perencanaan (para ahli, peneliti, pendidik), perencanaan merupakan tindakan yang mutlak diperlukan dan eksistensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun apakah masyarakat telah dapat sepenuhnya menerima perencanaan sebagai bagian kehidupannya?; apakah lembaga-lembaga yang mengandung "perencanaan" di dalam konstitusinya telah melakukan perencanaan sebagaimana mestinya?; apakah hasil perencanaan itu sendiri telah berhasil memakmurkan bangsa kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggedor eksistensi perencanaan, menggugat ketiadaan peran perencanaan dalam kehidupan sesehari masyarakat, mengekspose kemiskinan kapasitas masyarakat kita secara keseluruhan dalam pembuatan rencana dan pelaksanaannya.
Peran Pendidikan Perencanaan Dipertanyakan
Ironinya adalah: sekolah perencanaan malah berkembang akhir-akhir ini. Perkembangan ini menunjukkan adanya permintaan di masyarakat akan keahlian dalam bidang perencanaan, betapapun posisi dan peran perencanaan dalam kehidupan masyarakat masih dapat dipertanyakan, masih ambigu. Mengapa begitu? Apakah karena bagaimanapun juga perencanaan sudah dimengerti sebagai suatu hal yang diperlukan, meski peran aktualnya masih harus dibuat lebih konkrit dan lebih terstruktur atau sistimatik? Apakah karena bidang studi perencanaan toh menawarkan pada para alumninya potensi dan kesempatan untuk meraih pekerjaan-pekerjaan yang bermakna ekonomik pribadi belaka, apapun pekerjaan itu? Apakah memang permintaan "pasar" untuk pendidikan perencanaan dapat dipahami secara rasional? Apakah peran-peran yang dilakukan oleh alumni pendidikan perencanaan dalam masyarakat mampu untuk meningkatkan status kemajuan (state of the art) perencanaan sebagai suatu bidang karya utama dalam kehidupan bangsa?
Studi tentang Pendidikan Perencanaan
Pertanyaan-pertanyaan di atas telah dicoba dipergumulkan dalam suatu studi tentang pendidikan perencanaan di Indonesia yang dilakukan oleh tiga program studi perencanaan di ITB, UGM, dan UNHAS, didukung oleh proyek GTZ-PMPW, dengan tema Needs Assessment Study for Schools of Planning (NAS-SOP). Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidak dapat diberikan secara lugas dalam studi yang masih jauh dari sempurna itu. Barangkali memang tidak bakal ada suatu upaya tunggal yang dapat menjawab masalah-masalah tersebut. Bahkan studi tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang masih perlu dibahas dalam perdebatan yang bakal nyaris tanpa akhir. Karakter pengetahuan perencanaan yang memiliki akar dalam berbagai bidang ilmu sosial dan keteknikan mewarnai kompleksitas diskursus perencanaan. Banyaknya ragam peserta atau pemegang kepentingan yang harus terlibat dalam diskursus membatasi kemampuan untuk mencari jawaban masalah tersebut secara segera dan tuntas. Oleh karena itu disadari perlunya suatu upaya yang terus-menerus dan intens untuk selalu mencari jawaban di sela-sela masyarakat kita yang sedang mengalami kondisi teraduk (state of flux) dewasa ini.
ASPI
Salah satu kesimpulan studi NAS-SOP yang sangat penting adalah perlunya pengumpulan sumber daya program-program pendidikan perencanaan sebagai wahana bagi diskursus dan upaya pengembangan pemikiran dan praktek perencanaan, termasuk pendidikan perencanaan. Di samping itu diperlukan pula suatu upaya yang meluas untuk "memproklamasikan," atau lebih tepat "menyatakan diri lagi," profesi dan pendidikan perencanaan sebagai suatu disiplin yang spesifik dan sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan dan pembangunan bangsa kita. Dalam presentasi hasil studi NAS-SOP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2000 di hotel Century Atlit, Senayan, Jakarta, telah disepakati oleh 7 program pendidikan perencanaan tingkat S2 di perguruan tinggi negeri, yaitu di ITB, UGM, UNHAS, IPB, UNAND, USU, dan UNDIP untuk mendirikan suatu asosiasi sekolah-sekolah perencanaan yang dinamai ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia).
Jadi, ASPI didirikan di dalam konteks agenda eksistensial bidang "ilmu" perencanaan di Indonesia. Asosiasi ini ingin mengumpulkan sumber-sumber daya di berbagai program pendidikan di Indonesia agar status kemajuan perencanaan di Indonesia dapat didorong ke depan, menuju pada makin konkritnya peran perencanaan di dalam kehidupan bangsa ini. Kedalam, asosiasi ini ingin mengupayakan adanya diskursus yang merangsang pengembangan pikiran-pikiran di antara para pendidik, peneliti, praktisi maupun mahasiswa perencanaan agar, sebagai suatu disiplin ilmu, perencanaan dapat menemukan jatidiri yang lebih utuh dan kukuh. Keluar, asosiasi ini ingin menjadi suatu "kekuatan" intelektual yang memberikan pengaruh dalam pembentukan sistem dan pranata publik dan hukum untuk mewadahi perencanaan yang lebih efektif memecahkan masalah-masalah pembangunan di tingkat lokal sampai nasional.
Untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut barangkali agenda internal ASPI akan berkisar pada pengadaan pertemuan-pertemuan ilmiah antar sekolah dan pendidik/peneliti perencanaan, pengembangan/penyempurnaan kurikulum, akreditasi antar sekolah, penelitian-penelitian tentang status kemajuan perencanaan di Indonesia, dan sebagainya. Sedang agenda eksternal yang mungkin diupayakan antara lain adalah memperjuangkan otorita pengembangan bidang pada pengelola pendidikan nasional, kerjasama dengan organisasi profesi perencanaan di dalam dan di luar negeri, kontak dan kerjasama dengan lembaga-lembaga publik maupun masyarakat yang bersubstansi perencanaan, dan sebagainya.
ASPI tidak bakal bisa berdiri dan tetap eksis tanpa dukungan dan keikutsertaan dari sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Untuk itu diperlukan kesamaan pandangan terhadap kondisi-kondisi adversarial yang dihadapi secara bersama-sama, yang kemudian akan mengemukakan kebutuhan untuk perjuangan dan pekerjaan bersama. Pertemuan Kongres Pertama ASPI di Semarang, yang sekaligus mencanangkan berdirinya ASPI, tentu bertujuan terutama untuk meratakan lapangan main, menyamakan cara pandang dan sikap terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama.
Sumber: Cuplikan tulisan Leksono Subanu (MPKD-UGM), pada mailinglist ASPI, sebagai kegiatan persiapan Kongres I ASPI, di Semarang, 2001
CATATAN TERCECER
SEMANGAT KERJASAMA ANTAR-SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA
PENDAHULUAN
Melalui arsip undangan dan daftar hadir serta daftar acara yang tersimpan di Jurusan Teknik Planologi ITB dicoba untuk direkonstruksi bentukan kerjasama yang pernah dan masih berlangsung antar Jurusan Planologi atau kemudian berkembang menjadi Program Studi (Prodi)Perencanaan Wilayah dan Kota dari berbagai Sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) Indonesia.
Tinjauan ke belakang ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak dan individu yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan perencanaan wilayah dan kota dan program studi yang terkait, dan juga kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan atas pendidikan perencanaan di Indonesia. Bentuk manfaat bisa berupa introspeksi dan mawas diri tentang kemampuan dan keterbatasan dalam bekerja sama mengingat Indonesia secara geografis terbentang sedemikian luas sehingga jarak bisa merupakan salah satu kendala. Walaupun pada sisi lain terlihat bahwa semangat kerjasama itu tetap ada dan besar. Hal itu bisa berupa kesediaan untuk hadir atau pun perhatian berupa jawaban seandainya absen.
Pemahaman atas keterbatasan dan kemampuan ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebutuhan dukungan dari pihak luar atau yang membuat kebijakan yang dinilai perlu bagi pengembangan pendidikan perencanaan di Indonesia.
KERJASAMA DALAM URUTAN WAKTU
Sebelum Kesepakatan Bersama, Pertemuan Informal Ketua-Ketua Jurusan Planologi ITB pada perioda-perioda sebelum Kesepakatan Bersama pembentukan forum komunikasi secara terjadwal menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan para wakil PT, yaitu Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang memiliki Jurusan Planologi.
Bentuk pertemuan, dalam ingatan kolektif beberapa staf Planologi ITB, berupa tumpengan di Ruang Pertemuan/ Rapat Jurusan. Bahan pembicaraan yang selalu muncul adalah tentang ujian negara, yang memang diselenggarakan pada tiap semester. Tetapi, pada setiap pertemuan selalui disisipkan bahan diskusi lain. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi staf yang tidak terkait dengan masalah ujian negara. Pembicara tamu sering diundang, terutama untuk memberikan pandangan tentang praktek perencanaan yang berpengaruh terhadap pendidikan.
Kesepakatan Bersama, 7 Nopember 1987 di ITB Dalam pertemuan rutin antara dosen-dosen PL-ITB dengan beberapa wakil Jurusan Planologi dari PTS di ITB pada tanggal 7 bulan Nopember tahun 1987 tercapai kesepakatan untuk lebih memformalkan bentuk pertemuan antar-Jurusan itu ke dalam suatu Forum. Pada waktu tersebut, wakil-wakil PT/ Prodi Planologi/ Perencanaan yang hadir sepakat membentuk Forum Komunikasi antar Jurusan Planologi PTS dan Jurusan Teknik Planologi ITB. Penanda-tangan kesepakatan itu adalah 6 orang/ PT, yaitu ITB (Bambang Bintoro), UNISBA (Norma Nugroho), U.Pakuan (Soedarto S.), ITI (Tb. M. Rais), U.Krisnadwipayana (Didi Rasidi), ITN Malang (Raphael Sotang). Dalam perkembangan selanjutnya Forum Komunikasi ini disebut sebagai Forum Nasional Pendidikan Planologi (FNPP) sehubungan dengan berdirinya beberapa program studi (Prodi) planologi di universitas/ institut di berbagai daerah di luar Jawa.
Pertemuan Bergilir Dengan pembuatan Forum tersebut di atas, maka kegiatan kerjasama dan interaksi antar Prodi yang berupa pertemuan-pertemuan atau seminar untuk membahas masalah-masalah pendidikan dan praktek perencanaan disepakati untuk diupayakan secara bergiliran antar PT.
Dalam prakteknya, menurut arsip undangan yang ada di kampus, frekuensi pertemuan di Bandung dan terutama di ITB sangat menonjol. Usaha untuk mengadakan pertemuan keluar dari Bandung sangat terbatas. Oleh karena itu, ditayangkan di bawah ini suatu moment pertemuan yang terjadi di Semarang di mana UNDIP berlaku sebagai tuan rumah: Pertemuan Agustus 1993, di UNDIP-Semarang. Pihak ITB mengusulkan pembicara Djoko Sujarto, Tommy Firman dan Mochtarram Karjoedi. Tema bahasan adalah "Evaluasi dan Perkembangan Pendidikan Planologi di Indonesia", dan waktu pertemuan diusulkan pada bulan Agustus 1993 Usaha Perluasan Forum ke Program Studi S-2: 5 Nopember 1994 Di tengah perioda pelatihan "Participatory Methods in Social Research and Development Planning" di ITB yang disponsori oleh PMPW-GTZ dan dengan peserta dari perwakilan sekolah anggota Forum dan wakil-wakil dari prodi S-2 Perencanaan, seperti IPB, USU, Andalas, UGM dan UNHAS, pada tanggal 5 Nopember 1994 pihak ITB mengajak kepada Prodi S-2 Perencanaan untuk bergabung dengan FNPP. Pembicaraan usaha perluasan Forum dihadiri oleh wakil-wakil dari UNHAS dan Andalas. Diskusi Kurikulum Nasional, 26 Juni 1995 di ITB
Pada tahun 1995, Konsorsium Teknologi dari DIKTI meminta kepada Jurusan-jurusan PTN untuk mempersiapkan rancangan Kurikulum Nasional untuk masing-masing program pendidikan yang diselenggarakannya. Menanggapi hal itu, pihak PL-ITB kemudian membuat undangan kepada anggota FNPP. Hadir dalam kesempatan diskusi dan pembuatan keputusan tentang rancangan Kurikulum Nasional untuk Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota adalah 11 Jurusan/ PT, yaitu sebagai berikut: ITB, U.Pakuan (Bogor), UNDIP (Semarang), ITENAS (Bandung), U.Pasundan (Bandung), ITN-Malang, U.Bung Hatta (Padang), UNISBA (Bandung), ITI (Jakarta), Ukrisnadwipayana (Jakarta), Uwinaya Mukti (Bandung). Universitas 45 (Makassar) mengirim surat menyatakan tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Keberlakuan Kurikulum Nasional yang menjadi Surat Keputusan Menteri pada tahun 1996 mengubah nama FNPP menjadi Forum Nasional Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota (FNP-PWK).
Ragam Bentuk Kerjasama, Jenuh Ujian Negara Bahan diskusi yang sering terjadi antara PL-ITB dengan Jurusan PL- PTS yang berada di DKI (Kopertis III) dan Jawa Barat (Kopertis IV) adalah terkait dengan ujian negara. Hal ini tentu saja tidak menarik bagi PTN seperti UNDIP yang tidak memerlukan ujian negara. Hal yang demikian juga berlaku bagi PTS lain yang berada di luar kedua Kopertis tersebut. Ujian negara PTS lain tersebut mengacu kepada PTN yang berada dalam satu propinsi yang sama, tidak perduli apakah PTN-nya memiliki Jurusan Planologi atau tidak Kebutuhan komunikasi dari PL-PTS di luar Jawa Barat dan DKI dengan PL-ITB dipenuhi dalam bentuk kerjasama berupa dosen tamu, pengiriman mahasiswa ke laboratorium, kunjungan perpustakaan, dll.. Keragaman kerjasama tersebut berjalan seiring dengan usaha dari FNPP untuk tidak hanya membatasi bahan diskusi dengan masalah ujian negara, tetapi dengan membicarakan silabus dan kurikulum. Kurikulum Nasional, untuk S-1, berjumlah 97 sks. Hal ini memberikan ruang bagi setiap Jurusan/ Prodi untuk mengembangkan diri dalam mengisi jumlah sisa sks menjadi 144.
Usaha Pemformalan Forum Pada kesempatan pertemuan FNP-PWK tahun 1996 di ITENAS Bandung, pihak ITB mengajak peserta yang hadir untuk menjadikan Forum tersebut menjadi lebih formal, yaitu berupa asosiasi. Hal inidiulang lagi pada tahun berikutnya pada kesempatan pertemuan di UNISBA, 2 Desember 1997. Pihak ITB pada waktu itu menyatakan kesediaannya untuk membantu dan mendukung adanya "endowment funds"bagi terselenggaranya pertemuan rutin tahunan dalam bentuk seminar yang membahas pengembangan pendidikan perencanaan. Sebagai imbalannya, karena berupa bentuk asosiasi, maka setiap anggota diwajibkan membayar iuran tahunan. Pada waktu itu, ajakan ITB ditolak oleh peserta lain. Forum (komunikasi) dinilai masih memadai sebagai wadah interaksi antar-Jurusan/ Prodi Perencanaan. Dugaan atas penolakan tersebut dapat dikembangkan kepada dua hal. Pertama, kalau ada iurang tahunan, maka tentunya merupakan kesulitan bagi pimpinan Jurusan PTS untuk mencarikan dananya. Bukan merupakan kelaziman bagi PTS untuk memberikan dana bagi suatu jurusan berasosiasi. Kedua, dosen PTS secara umum dibayar berkat prestasi tertentu, misal mengajar sekian sks, dstnya. Keterlibatan dalam asosiasi bagi PTS bisa saja bukan merupakan prestasi. Dengan asosiasi, Jurusan/ Prodi dan tentunya pimpinannya, menjadi lebih terikat. Sedangkan partisipasi dalam kegiatan asosiasi belum tentu mendapat dukungan dari PTS. Usaha pemformalan menjadi tidak berjalan. Sedangkan pihak yang tidak terkait dengan ujian negara sudah menyatakan kekurang-minatannya pada forum dalam bentuk kehadiran yang berkurang dalam pertemuan-pertemuan.
Pada sisi lain, kehadiran dan peran Badan Akreditasi Nasional berpengaruh terhadap nilai perlunya pertemuan yang terkait dengan ujian negara. Kerjasama PMPW-GTZ Pada kurun waktu tersebut di atas PL-ITB terlibat kerjasama dengan GTZ berupa Pengembangan Program Magister Pengembangan Wilayah (PMPW). Fokus kegiatan adalah pengembangan program magister dengan kekhususan adalah pengembangan wilayah (regional development/ district planning). S-2 yang sudah berjalan di bidang perencanaan (wilayah/ kota) dimiliki oleh beberapa PTN, seperti USU, U.Andalas, IPB, ITB, UGM, UNHAS. Dengan menilai bahwa kesempatan kerjasama tersebut selayaknya dimanfaatkan juga dengan pihak lain yang terkait dengan pendidikan perencanaan, maka seperti sudah disebutkan di atas, bahwa ada kesempatan seperti pelatihan di mana ITB mengajak PTS anggota Forum. Selain itu, ITB mengusulkan kepada GTZ untuk melibatkan UNDIP yang baru memiliki Prodi S-1. Pada perkembangan selanjutnya, usulan tersebut juga ditambahi mencakup UNIBRAW (Malang).
Diharapkan bahwa cita-cita pembentukan asosiasi sekolah perencanaan lebih mudah terujud dengan keterlibatan Jurusan/ Prodi dalam lingkup PTN. Dukungan PTN masing-masing dan pemerintah diharapkan dapat lebih mudah diterima untuk menjalankan roda asosiasi. Selanjutnya, keterlibatan PTS dengan sendirinya akan berlangsung secara alamiah sesuai dengan kemampuan masing-masing Kerjasama dengan PMPW-GTZ inilah yang mendorong lahirnya deklarasi ASPI di Jakarta pada bulan Maret 2000.
Jadi, sudah berumur setahun deklarasi tersebut. Bahwa kemudian Forum tidak segera dihubungkan dengan usaha pembentukan asosiasi sejak awal, hal ini merupakan catatan tersendiri yang bisa disampaikan oleh mereka yang terlibat secara mendalam dengan proses deklarasi ASPI tersebut. Kita bersama mestinya sudah terkirimi rancangan-rancangan anggaran dasar tentang asosiasi. Sudah selayaknya memberikan tanggapan dan ikut serta menyatakan pendapat. Keputusan bersama nantinya yang akan diacu untuk keberlangsungan kerjasama antar-Jurusan/ Prodi Perencanaan (Wilayah dan Kota).
Sekretariat ASPI
Alamat : Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jl. Prof.H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang 50275 INDONESIA Phone :Telp./FAx. +62 24 7460054 E-mail :sekretariat_aspi@yahoo.com